Beberapa hari menjelang Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu Presiden Cina Xi Jinping, keluar pemberitahuan yang melarang seluruh universitas di India untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga akademik Cina.
Komisi Penjamin Universitas yang berada di bawah payung Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 1 Oktober 2019 mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh kampus di India agar tidak melakukan kesepakatan kerja sama akademik dengan lembaga akademi Cina kecuali telah mendapat persetujuan resmi dari 2 kementerian.
“Selain izin yang lain, persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Dalam negeri dan Kementerian Luar Negeri harus diperoleh oleh seluruh lembaga akademik atau universitas sebelum menandatangani nota kesepahaman, program pertukaran pendidikan, perjanjian dan deklarasi bersama dan lainnya dengan universitas dan institusi Cina,” begitu isi surat yang diedarkan Komisi Penjamin Universitas kepada wakil rektor seluruh universitas di India, sebagaimana dilaporkan South China Morning Post, 3 Oktober 2019.
Namun, Komisi tidak secara resmi menjelaskan alasan keluarnya larangan kerja sama dengan lembaga pendidikan Cina.
Mantan duta besar India dan pengajar senior di Institut Studi dan Analisa Pertahanan, Phunchok Stobdan percaya keluarnya larangan ini dicurigai terkait dengan hubungan kedua negara.
India diketahui menentang China-Pakistan Economic Corridor karena melanggar wilayah kedaulatan India. India juga tidak bergabung dengan Belt and Road Initiative yang diprakarsai Cina.
Mantan direktur Institut Studi Cina di Delhi, Alka Acharya dan Profesor di Universitas Jawaharlal Nehru menduga alasannya lebih pada universitas-universitas Cina berusaha mencari pasar di India.
Sementara sekitar 25 universitas Cina yang bekerja sama dengan Universitas Delhi saat ini tidak aktif karena ketiadaan dana dari pihak India.
source: south china morning
