Dirjen Kekayaan Negara mengaku terinspirasi Tiongkok yang berhasil dapat jutaan dolar dari bisnis sewa panda. Masalahnya, Beijing melakukan praktik ini bukan untuk memperkaya diri.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan segera kepincut begitu tahu Tiongkok bisa dapat US$1 juta dari menyewakan panda ke negara lain. Dengan banyaknya binatang khas Indonesia yang jumlahnya tinggal sedikit, DJKN kini sedang mewacanakan pemerintah Indonesia memulai bisnis sejenis. Tujuannya, untuk menjadi pos baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Nah, hal ini yang kita coba, kita akomodir, kita dorong. Kita kan punya komodo dan satwa-satwa yang langka. Nanti kita lihat juga, satwa itu jumlahnya di alam tinggal berapa, kalau tinggal sedikit ya kita tidak akan kirim untuk disewakan,” ucap Direktur Penilaian DJKN Nizar Kurniawan, dikutip Kompas.
Dalam penyusunan rencana ini, DJKN berencana mengusulkan komodo, badak bercula satu, dan cenderawasih untuk disewakan ke luar negeri. Ia berharap kebijakan ini membuat warga negara lain bisa melihat satwa khas Indonesia tanpa harus ke Indonesia. Yah, jadi kehilangan potensi turis dong? Hmm, iIni sih bukan nambahin PNBP namanya, tapi cuma mengganti sumber PNBP.
Rencana pemerintah ini membuat cemas ekonom Center of Reform (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, pemerintah tidak perlu buru-buru dalam mengeksekusi rencana karena kebijakan ini butuh pertimbangan matang.
IKLAN”Sebelum benar-benar dijalankan memang sebaiknya dimatangkan dulu mekanismenya. Jangan sampai rencana penyewaan satwa ini disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Rendy saat dikonfirmasi Bisnis.com. “Apalagi, satwa yang hendak disewakan juga terancam punah, konservasi menjadi hal utama yang harus dipikirkan sebelum penyewaan.”
Rendy lantas memberi alternatif cara peningkatan PNBP melalui tambang dan alat telekomunikasi. Menurutnya, dua sektor ini lebih menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan negara karena masih banyak tambang ilegal yang bisa ditarik setoran apabila ingin tetap beroperasi, sedangkan perusahaan telekomunikasi yang memiliki menara pemancar dapat menyewakan asetnya kepada sejumlah pihak dengan setoran ke negara dari biaya sewa ini.
Rendy, dan kita semua, jelas harus waswas mengenai niatan pemerintah untuk mendatangkan cuan negara dari penyewaan satwa khas ini. Soalnya, kalau yang ditiru itu Tiongkok, pemerintah udah salah kaprah sejak dalam pikiran. Menurut laporan BBC Indonesia, awal mula Tiongkok menyuplai Panda ke negara-negara sama sekali tidak didasari oleh pertimbangan uang sama sekali.
Pertama, sejak abad ketujuh, pengiriman panda ke negara-negara/kerajaan tetangga sudah terjadi sebagai simbol persahabatan. “Diplomasi Panda” ini berlanjut hingga abad ke-20 ketika Pemimpin Partai Komunis Cina Deng Xiaoping menghadiahi Richard Nixon, Presiden AS saat itu, dua ekor panda kala Nixon berkunjung ke Tiongkok.
Panda digunakan Tiongkok untuk memperbaiki citra dan memperdalam hubungan kepada negara penyuplai sumber daya alam dan teknologi yang mereka butuhkan. Jadi, panda emang punya sejarah sebagai alat politik.
Kedua, peminjaman panda ke negara lain ditujukan untuk upaya pelestarian panda itu sendiri. Hasil sewa panda yang super mahaldigunakan Tiongkok untuk membiayai upaya pelestarian panda lokal, memperbaiki fasilitas konservasi panda yang rusak akibat gempa bumi Sichuan 2008, serta mendukung penelitian tentang panda raksasa. Bisa dibilang, panda yang berangkat ke negara lain adalah panda pahlawan yang berjasa besar untuk generasi muda panda Tiongkok di masa depan.
source: vice
