Sebagai negara dengan populasi kaum muslim terbesar didunia, Indonesia memang tergolong sangat terlambat dalam membentuk pasar modal syariah. Nyatanya, Indonesia masih bergantung pada pasar domestik dan pengeluaran anggaran pemerintah dan kepemilikannya atas perusahaan milik negara (pemerintah pusat memiliki 141 perusahaan). Administrasi harga berbagai barang kebutuhan pokok (termasuk beras dan listrik) juga memainkan peran penting dalam ekonomi pasar Indonesia. Namun, sejak 1990-an, sebagian besar perekonomian telah dikendalikan oleh individu Indonesia dan perusahaan asing.
Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks pasar saham yang didirikan pada 3 Juli 2000 di Bursa Efek Indonesia (BEI) (sebelumnya dikenal sebagai Bursa Efek Jakarta) untuk membantu memfasilitasi perdagangan perusahaan publik sesuai dengan kode bisnis Syariah. Mengikuti hukum Islam melarang perusahaan melibatkan diri dalam kegiatan yang terkait dengan perjudian, spekulasi, dan perbankan dan keuangan tradisional. JII mungkin tidak mencantumkan ekuitas yang memproduksi atau mendistribusikan makanan, minuman, atau barang-barang yang secara moral berbahaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Berbeda dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencantumkan semua saham BEI yang memenuhi kode Syariah, saham yang terdaftar di bawah JII harus memenuhi standar prosedural serta persyaratan kinerja, seperti:
- Saham harus terdaftar di bursa setidaknya tiga bulan sebelum aplikasi.
- Laporan keuangan tahunan atau pertengahan tahun perusahaan harus memiliki rasio Aset Obligasi tidak lebih dari 90%.
- Peringkat di 60 saham teratas berdasarkan rata-rata Kapitalisasi Pasar tahun sebelumnya.
- Peringkat 30 saham teratas berdasarkan likuiditas rata-rata tahun sebelumnya di pasar reguler.
- Evaluasi ulang saham yang terdaftar diadakan dua kali setahun dan hasilnya dipublikasikan pada bulan Mei dan November
Ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang di dunia. Indonesia adalah anggota G20 dan diklasifikasikan sebagai negara industri baru karena kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB (PPP). Diperkirakan US $ 40 miliar pada tahun 2019, ekonomi Internet Indonesia diperkirakan akan melampaui US $ 130 miliar pada tahun 2025.
Per 4 Desember 2017, Jakarta Islamic Index memuat 30 perusahaan publik:
- Adaro Energy Tbk PT (ADRO)
- AKR Corporindo Tbk PT (AKRA)
- Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM)
- Astra International Tbk PT (ASII)
- Barito Pacific Tbk (BRPT)
- Bumi Serpong Damai Tbk PT (BSDE)
- Ciputra Development Tbk (CTRA)
- XL Axiata Tbk PT (EXCL)
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Vale Indonesia Tbk (INCO)
- Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)
- Kalbe Farma Tbk PT (KLBF)
- Lippo Karawaci Tbk PT (LPKR)
- Matahari Department Store Tbk (LPPF)
- PP London Sumatra Indonesia Tbk PT (LSIP)
- Hanson International Tbk (MYRX)
- Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT (PGAS)
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk PT (PTBA)
- PP (Persero) Tbk (PTPP)
- Pakuwon Jati Tbk PT (PWON)
- Surya Citra Media Tbk (SCMA)
- Semen Indonesia (Persero) Tbk PT (SMGR)
- Summarecon Agung Tbk PT (SMRA)
- Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT (TBK)
- Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)
- United Tractors Tbk PT (UNTR)
- Unilever Indonesia Tbk PT (UNVR)
- Wijaya Karya (Persero) Tbk PT (WIKA)
- Waskita Beton Precast Tbk (WSBP)
- Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)