Menteri Luar Negeri Jepang dan Korea Selatan gagal untuk mempersempit jurang perbedaan atas isu buruh masa perang yang memperburuk hubungan bilateral.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mendiskusikan isu tersebut dengan mitranya dari Korea Selatan Kang Kyung-wha dekat San Francisco pada hari Selasa (14/01/2020).
Motegi mengulang tuntutan Jepang kepada Korea Selatan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam memperbaiki apa yang dilihat Jepang sebagai pelanggaran hukum internasional menyusul putusan pengadilan dan untuk menawarkan solusi.
Namun tidak ada usulan baru yang dikeluarkan dari pihak Korea Selatan, dan kedua pihak masih berselisih.
Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang mengatakan dipaksa bekerja selama Perang Dunia II. Pemerintah Jepang mempertahankan pendirian bahwa isu hak untuk mengajukan klaim kompensasi telah diselesaikan melalui kesepakatan bilateral pada tahun 1965.
Akhir bulan lalu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sepakat bahwa lebih banyak dialog diperlukan untuk mencapai solusi.
Pada hari Selasa Moon meminta Jepang untuk memberikan usulannya terkait respons terhadap tawaran negaranya menyelesaikan isu tersebut.
