Tahun 1912 di Cina. telah berdiri Negara Republik Cina atau disebut ROC Pada saat itu, Taiwan berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang sebagai akibat dari Perjanjian Shimonoseki tahun 1895, di mana Qing menyerahkan Taiwan ke Jepang. Pemerintah ROC mulai menjalankan yurisdiksi atas Taiwan pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II.
Pemerintah ROC pindah ke Taiwan pada tahun 1949 saat berperang saudara dengan Partai Komunis China. Sejak itu, ROC terus menjalankan yurisdiksi efektif atas pulau utama Taiwan dan sejumlah pulau terpencil, meninggalkan Taiwan dan China masing-masing di bawah pemerintahan pemerintah yang berbeda. Pihak berwenang di Beijing tidak pernah menjalankan kedaulatan atas Taiwan atau pulau-pulau lain yang dikelola oleh ROC.
Garis Waktu Sejarah
Garis waktu berikut berfokus pada catatan sejarah Taiwan yang berasal dari sekitar 400 tahun yang lalu, meskipun telah menjadi rumah bagi masyarakat Melayu-Polinesia selama ribuan tahun.
Secara umum diyakini bahwa pada tahun sekitar 1500-an pelaut Eropa yang melewati Taiwan mencatat nama pulau itu sebagai Ilha Formosa, atau pulau yang indah. Taiwan terus mengalami kunjungan oleh sejumlah kecil pedagang, nelayan, dan bajak laut Tiongkok.
Perusahaan Hindia Timur Belanda mendirikan basis di Taiwan barat daya pada tahun 1624, memulai transformasi dalam praktik produksi biji-bijian penduduk asli dan mempekerjakan pekerja Cina untuk bekerja di perkebunan padi dan gulanya. Petualang Spanyol mendirikan pangkalan di Taiwan utara tetapi digulingkan oleh Belanda pada tahun 1642.
Melarikan diri dari penaklukan Manchuria dari dinasti Ming (1368-1644), loyalis Ming di bawah Zheng Cheng-gong, atau Koxinga, mengusir Belanda dari Taiwan dan membangun otoritas atas pulau itu. Pasukan Dinasti Qing (1644-1912) menguasai wilayah pesisir barat dan utara Taiwan pada tahun 1683. Taiwan dinyatakan sebagai provinsi Kekaisaran Qing pada tahun 1885.
1895
Menyusul kekalahan dalam Perang Tiongkok-Jepang Pertama (1894-1895), pemerintah Qing menandatangani Perjanjian Shimonoseki, di mana ia menyerahkan kedaulatan atas Taiwan ke Jepang, yang memerintah pulau itu hingga 1945. Revolusioner Cina menggulingkan Kekaisaran Qing dan mendirikan ROC pada tahun 1911~1912.
Selama Perang Dunia II, pemimpin ROC Chiang Kai-shek bertemu dengan Presiden AS Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di Kairo. Setelah kesimpulan konferensi, Deklarasi Kairo dirilis, yang menyatakan bahwa “…Formosa [Taiwan], dan Pescadores [Kepulauan Penghu], akan dikembalikan ke Republik Tiongkok…”. Kejadin ni terjadi pada tahun 1943
Pada tahun 1945 ROC, Inggris dan AS bersama-sama mengeluarkan Deklarasi Potsdam, menyerukan penyerahan tanpa syarat Jepang dan pelaksanaan Deklarasi Kairo.
Setelah Perang Dunia II, perwakilan pemerintah ROC menerima penyerahan pasukan Jepang di Taiwan. Kepala Eksekutif Provinsi Taiwan Chen Yi mengirimkan memorandum kepada gubernur jenderal Jepang Taiwan, yang menyatakan bahwa “Sebagai Kepala Eksekutif Provinsi Taiwan dari ROC, …Saya memulihkan semua wilayah hukum, rakyat, administrasi, politik, ekonomi, dan fasilitas dan aset budaya Taiwan [termasuk Kepulauan Penghu].”
1947
Konstitusi ROC diumumkan 1 Januari dan dijadwalkan berlaku 25 Desember. Pada bulan Maret dan bulan-bulan berikutnya, pasukan ROC yang dikirim dari China menekan pemberontakan skala besar penduduk Taiwan yang dipicu oleh Insiden 28 Februari.
Tahun 1948 perang saudara skala penuh berkecamuk di Tiongkok antara pemerintah ROC yang dipimpin Kuomintang dan PKC, Ketentuan Sementara yang Berlaku Selama Periode Mobilisasi Nasional untuk Penindasan Pemberontakan Komunis diberlakukan, mengesampingkan Konstitusi ROC dan sangat memperluas kekuasaan presiden. Ini memulai periode Teror Putih yang berlangsung hingga tahun 1991 ketika Ketentuan Sementara dicabut.
Pemerintah ROC pindah ke Taiwan pada tahun 1949, diikuti oleh 1,2 juta orang dari China akibat kalah perang saudara di daratan China. 25 Oktober melihat Pertempuran Kuningtou di Kinmen, di mana angkatan bersenjata ROC mengalahkan PKC di pantai barat laut pulau itu. Darurat militer dideklarasikan di Taiwan dan terus berlaku hingga 1987.
Setelah Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 dengan Jepang yang ditandatangani oleh 48 negara Sekutu atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Perdamaian ditandatangani antara ROC dan Jepang di Taipei Guest House, yang secara resmi mengakhiri keadaan perang antara kedua pihak. Diakui bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian San Francisco, Jepang telah melepaskan semua hak, kepemilikan, dan klaim atas Taiwan (Formosa) dan Penghu (Pescadores) serta Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Semua perjanjian, konvensi, dan perjanjian yang dibuat sebelum 9 Desember 1941, antara Cina dan Jepang menjadi batal demi hukum sebagai akibat dari perang.
ROC-AS adakan Perjanjian Pertahanan Bersama ditandatangani di Washington pada tahun 1954. Pada tanggal 23 Agustus 1958 adalah awal dari duel artileri antara garnisun ROC di Kinmen dan pasukan China yang berlangsung lebih dari 40 hari.
Pada tahun 1966 didirikan Zona Pemrosesan Ekspor pertama di Kota Kaohsiung, Taiwan selatan. Penciptaan zona seperti itu mendorong Taiwan menjadi negara maju, menetapkan sebuah paradigma untuk negara lain untuk mengikuti. Tahun 1968 Sistem wajib belajar sembilan tahun diluncurkan pada saat kurang dari sembilan negara secara global memiliki sistem pendidikan wajib dengan panjang ini atau lebih.
Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Resolusi 2758 PBB yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok di badan global tersebut. ROC menarik diri dari PBB.
Aktivis demokrasi yang berdemonstrasi di Kaohsiung ditangkap dan dipenjarakan menyusul apa yang dikenal sebagai Insiden Kaohsiung, yang akhirnya mengarah pada pembentukan dan perkembangan Partai Progresif Demokratik pada 1986.
Darurat militer, yang berlaku sejak 1949, berakhir dan larangan pembentukan partai politik baru serta publikasi berita dicabut pada tahun 1987 sehingga demokratisasi berjalan dengan kecepatan tinggi. Pertukaran orang-ke-orang lintas selat dimulaipada tahun 1991.
Ketentuan Sementara Yang Berlaku Selama Masa Mobilisasi Nasional untuk Menindas Pemberontakan Komunis dihapuskan. Sebuah pemilihan ulang lengkap dari semua perwakilan Kongres, termasuk anggota Legislatif dan Majelis Nasional, berlangsung 1991-1992, memberikan rakyat Taiwan perwakilan penuh. Dari tahun 1991 sampai 2005, Konstitusi ROC mengalami tujuh putaran revisi. Taiwan menjadi anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik.
Perwakilan resmi pemerintah dari seluruh Selat Taiwan bertemu untuk pertama kalinya di Hong Kong pada tahun 1992, dan melalui komunikasi dan negosiasi selanjutnya sampai pada berbagai pengakuan dan pemahaman bersama.
Program Jaminan Kesehatan Nasional dimulai pada tahun 1995. ROC mengadakan pemilihan presiden langsung pertama kalinya pada tahun 1996, dengan Lee Teng-hui dari KMT dan pasangannya Lien Chan mengumpulkan 54 persen suara.
Pada tahun 2000 Chen Shui-bian dan Annette Hsiu-lien Lu dari DPP terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, mengakhiri lebih dari 50 tahun kekuasaan KMT dan menandai transfer pertama kekuasaan eksekutif pemerintah ROC di Taiwan antara partai-partai politik. Taiwan menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2002.
Yuan Legislatif mengesahkan Undang-Undang Referendum pada tahun 2003, memberikan dasar hukum bagi warga untuk memilih secara langsung pada isu-isu penting lokal atau nasional. Referendum nasional pertama diadakan bersamaan dengan pemilihan presiden langsung ketiga pada tahun 2004, di mana Chen dan Lu dipilih kembali dengan sedikit mayoritas.
Legislatif Yuan mengesahkan paket amandemen konstitusi pada tahun 2005, mengurangi separuh jumlah kursinya dari 225 menjadi 113 dan memperkenalkan sistem distrik tunggal, dua suara untuk pemilihan legislatif.
Ma Ying-jeou dan Vincent C. Siew dari KMT terpilih sebagai presiden dan wakil presiden ROC pada tahun 2008, mengumpulkan 58 persen suara dan menandai pengalihan kedua kekuasaan eksekutif pemerintah ROC di Taiwan antara partai-partai politik.
Taiwan menghadiri Majelis Kesehatan Dunia sebagai pengamat pada tahun 2009, menandai partisipasi pertamanya dalam kegiatan PBB sejak penarikannya pada tahun 1971. Presiden Ma menandatangani instrumen ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
2010
ROC menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi Lintas Selat (ECFA) dengan China untuk melembagakan hubungan ekonomi dan perdagangan di Selat Taiwan. Seratus tahun ROC dirayakan di Taiwan pada tahun 2011.
Petahana Ma Ying-jeou dan calon wakil presiden barunya Wu Den-yih, mewakili KMT, memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan 51,6 persen suara pada tahun 2012. Taiwan menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi dengan Selandia Baru dan perjanjian kemitraan ekonomi dengan Singapura pada tahun 2013. Taiwan menghadiri sesi ke-38 Majelis Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sebagai tamu presiden dewan.
Menteri Dewan Urusan Daratan Wang Yu-chi mengadakan pertemuan formal dengan direktur Kantor Urusan Taiwan China Zhang Zhijun di Nanjing pada bulan Februari 2014, menandai kontak resmi pertama antara kepala lembaga pemerintah masing-masing yang bertanggung jawab atas hubungan lintas selat. Para pengunjuk rasa Gerakan Bunga Matahari menduduki Badan Legislatif untuk menentang pengesahan Perjanjian Perdagangan Jasa Lintas Selat, mencegah pengesahannya.
Sebuah rekor 11.130 kandidat dipilih secara nasional untuk sembilan kategori perwakilan pemerintah daerah dalam apa yang dikenal sebagai pemilihan lokal “sembilan-dalam-satu”. Di tahun 2015 Presiden Ma dan pemimpin China Xi Jinping bertemu di Singapura pada November, menandai pertemuan tingkat atas pertama antara kedua belah pihak dalam 66 tahun.
Taiwan menandatangani Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO dan menyerahkan instrumen penerimaannya kepada organisasi tersebut.
Ketua DPP Tsai Ing-wen dan akademisi Chen Chien-jen terpilih sebagai presiden dan wakil presiden ROC pada tahun 2016. DPP memperoleh mayoritas legislatif pertamanya setelah mengamankan 68 dari 113 kursi. Presiden Tsai Ing-wen secara resmi meminta maaf atas nama pemerintah kepada masyarakat adat bangsa atas rasa sakit dan penganiayaan yang mereka alami selama berabad-abad.
Undang-Undang Pengembangan Bahasa Adat diberlakukan untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa asli dari 16 suku asli Taiwan yang diakui secara resmi pada tahun 2017. Taiwan menjadi tuan rumah Universiade Musim Panas Taipei 2017. Formosat-5, satelit observasi Bumi resolusi ultra-tinggi pertama di negara itu, diluncurkan.
Komisi Keadilan Transisi Taiwan dilantik 31 Mei 2018. Presiden Tsai mengeluarkan permintaan maaf kepada para korban penganiayaan politik selama periode Teror Putih negara itu dari tahun 1949 hingga 1991 menyusul keputusan komisi untuk menghapus catatan kriminal mereka.
Di tahun 2019 Sebuah undang-undang khusus yang melegalkan pernikahan sesama jenis disahkan, menjadikan Taiwan negara pertama di Asia yang mengizinkan serikat LGBT. Tsai Ing-wen dan pasangannya Lai Ching-te dari partai DPP yang berkuasa memenangkan pemilihan presiden 2020 dengan 57,1 persen suara. DPP mempertahankan mayoritas legislatifnya pada tahun 2020. Semoga informasi ini dapat memantu anda meningkatkan wawasan.
