Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM), bendera Bintang Kejora dikibarkan bersama bendera Australia dan Aborijin di Gedung townhall kota Leichardt, Sydney, New South Wales, Australia pada Minggu (1/12/2019).
Pengibaran bendera bintang kejora ini sempat terekam kamera warga Indonesia yang melintas di depan Gedung Townhall, Kota Leichardt, Sydney dan video rekamannya beredar di media sosial.
Di video tersebut terlihat ketiga bendera yakni bendera Australia, bendera warga Aborijin dan bendera bintang kejora dikibarkan secara berjajar di bagian balkon sebuah gedung berdinding warna coklat.
Billy Wibisono, juru bicara Kedutaan Besar RI di Canberra membenarkan pengibaran bendera kelompok separatis Papua itu yang disebutnya terjadi di Gedung townhall kota Leichardt Sydney, New South Wales pada Sabtu (30/11/2019).
“Otoritas diplomatik Indonesia di Australia dalam hal ini KBRI Canberra dan KJRI Sydney sudah memonitor adanya bendera yang berkibar itu yang terjadi di townall di Kota Leichardt, itu bagian kecil dari kota Sydney. Jadi pengibaran bendera itu tidak mewakili pendapat pemerintah dan masyarakat kota Sydney atau negara bagian New South Wales. Mungkin kalau di Indonesia itu levelnya sama dengan kecamatan.” paparnya kepada ABC Indonesia, Minggu (1/12/2019).
Billy Wibisono menambahkan pengibaran bendera bintang kejora itu hanya aksi segelintir pendukung separatisme di Indonesia yang hendak memanfaatkan momen HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya.
“Apa yang mereka lakukan itu mengibarkan bendera di gedung townhall di kota Leichardt, Sydney. Nanti peristiwa ini akan mereka ‘blow up’ di dalam negeri atau di Papua dan diklaim seakan-akan pemerintah Australia dan pemerintah New South Wales mendukung mereka. Padahal itu salah. Itu hanya gedung pemerintahan sama levelnya dengan kecamatan kalau di Indonesia. Dan Saya mendapat informasi kalau saat pengibaran bendera itu Sabtu (30/11/2019) hanya dihadiri 8 orang,” ungkapnya.
Menurut Billy sistem yang berlaku di Australia memungkinkan warga untuk mengusulkan atau mengirim petisi ke perwakilan mereka di town Council mengenai isu apapun yang mereka pedulikan untuk membangun kepedulian warga lainnya.
“Warga bisa meminta ke town council mereka masing-masing kalau mereka punya isu yang mereka peduli. Jadi mungkin saja ada 8 orang disana yang simpatik dengan separatisme di Indonesia dan mengusulkannya ke town council mereka.”
Billy menegaskan otoritas Indonesia di Australia akan mengambil langkah diplomasi menyikapi peristiwa in Namun sekali lagi dia menegaskan kalau ini sama sekali tidak mencerminkan sikap pemerintah Australia yang menurutnya tidak diragukan lagi mendukung kedaulatan NKRI.
“Pemerintah Australia dan mayoritas masyarakat Australia dari tingkat federal sampai negara bagian di seluruh Australia semuanya berkomitmen mendukung kedaulatan integritas teritorial Indonesia. Itu sudah berkali-kali disampaikan baik dalam pertemuan bilateral maupun dokumen perjanjian kedua negara. Bagi kami perwakilan RI di Australia, tidak ada keraguan sedikitpun komitmen Australia dalam mendukung kedaulatan NKRI,” katanya.
Sementara itu HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) berlangsung sepi di tanah Papua.
Dikutip dari Detik.com Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan tidak ada aksi apapun terkait HUT OPM di Papua pada hari Minggu (1/12/2019) dan kondisi Papua aman terkendali.
“Ya puji tuhan hari ini 1 Desember hari Minggu ya, keadaan yang saya terima laporan dari seluruh jajaran aman dan terkendali ya,” kata Irjen Paulus, kepada wartawan di Mapolda Papua, Jalan Dr Sam Ratulangi, Jayapura, Minggu (1/12/2019).
“Tidak ada (perayaan HUT OPM apapun hari ini),” sambung Paulus.
Paulus mengaku sempat ada beberapa kelompok OPM yang datang dan meminta izin menggelar acara namun pihak kepolisian tegas menolak acara tersebut karena bertentangan dengan UU. Sebelumnya pada Sabtu (30/11/2019) Polres Jayapura dilaporkan berhasil mengamankan 34 warga yang diduga akan melakukan kegiatan terkait HUT OPM.
“Mereka kemarin ada beberapa yang mau datang minta ijin untuk ibadah dan lain sebagainya. Tapi prinsip kita kalau mereka tunduk dan taat pada azas itu ya itu mengakui pancasila UUD 45, kita akan ijinkan,” kata Paulus.
Menjelang tanggal 1 Desember yang merupakan HUT OPM, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis juga melakukan kunjungan kerja di Papua
source: abc news
