Noken atau rajut karya masyarakat Papua dinilai sebagai potensi usaha ekonomi krearif yang dapat dikembangkan. Kerajinan tangan merajut untuk bahan tas ini tersebar luas di wilayah Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Anggota tim percepatan International Conference on Bioversity Ecotourism and Economy Crearive-ICBE (Konferensi Internasional Keanekaragaman hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif), Bustar Maytar, mengatakan Unesco telah menetapkan noken sebagai salah satu warisan dunia.
Keputusan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)ini, kata Bustar Maytar, berdampak positif bagi perkembangan budaya maupun ekonomi warga Bumi Cenderawasih ini.
“Ini adalah peluang usaha, terutama bagi masyarakat asli Papua. Mereka mudah memperoleh bahan baku, tinggal masuk ke hutan dan mereka punya keterampilan. Tinggal dikembangkan,” tambah Bustar Maytar di Manokwari, Papua Barat, Selasa, 31 Juli 2018.Noken, Bustar Maytar menjelaskan, menjadi salah satu ikon bagi Papua. Diharapkan produk khas Papua ini lestari dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, noken di Papua Barat dan Papua memiliki berbagai jenis sesuai karakter dan bahan.
“Masyarakat di Wamena, Pegunungan Arfak serta daerah lain masing-masing memiliki produk noken berbeda. Bahan yang digunakan pun lain, banyak variasinya,” ujar Bustar Maytar.
Noken merupakan kerajinan khas masyarakat Papua, yang model tasnya seperti kantong. Bahannya dari kulit kayu dan tumbuh-tumbuhan yang diayang atau dirajut. Kantong ini biasa disangkutnya di kepala untuk membawa barang dan hasil kebun.
Konferensi Internasional Keanekaragaman hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif akan dilaksanakan di Manokwari pada Oktober 2018. Pengembangan industri kreatif akan menjadi salah satu pembahasan penting. Pengembangan noken diharapkan menjadi salah satu poin yang masuk dalam setrategi pembangunan daerah.
ICBE ketiga yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat, ini diperkirakan dihadiri sebanyak 11 negara. Pesertanya terdiri dari perwakilan pemerintah, lembaga nonperintah dan lembaga swadaya masyarakat.
source: Tempo
