Ombudsman Samuel Martires tidak berbasa-basi dalam membela langkahnya baru-baru ini untuk menghentikan pemeriksaan gaya hidup pada pejabat publik dan membatasi akses publik ke Laporan Aset, Liabilitas, dan Kekayaan Bersih (SALN) mereka.
Dalam sebuah wawancara radio, Martires mengungkapkan bahwa hal tersebut hanya digunakan oleh politisi dan praktisi media untuk pemerasan.
“Cek gaya hidup itu hanya ekspedisi memancing,” ujarnya. “Kami hanya mencari bukti terhadap orang-orang yang menjalani pemeriksaan gaya hidup dan menurut laporan dari penyelidik kami, itu hanya menjadi sumber pemerasan.”
Martires sebelumnya mengumumkan bahwa dia menghentikan pelaksanaan pemeriksaan gaya hidup pada pejabat publik, mengatakan kegagalan dalam hal tersebut tidak membuktikan bahwa seorang pejabat itu korup. Itu terjadi tiga minggu setelah dia membatasi akses publik ke SALN pejabat publik yang diajukan ke Kantor Ombudsman.
Ombudsman menjelaskan bahwa Republic Act (RA) 6713 adalah undang-undang tentang Kode Perilaku dan Standar Etika untuk pejabat publik, yang menyatakan bahwa “pejabat publik dan karyawan serta keluarganya harus menjalani kehidupan sederhana yang sesuai dengan posisi dan pendapatan mereka” dan bahwa “mereka tidak boleh memanjakan diri dengan tampilan kekayaan yang berlebihan atau mencolok dalam bentuk apa pun. “
Sementara itu, Pasal 8C RA 6713 mengamanatkan pengungkapan SALN kepada publik pada jangka waktu tertentu dan selama pemohon menanggung biaya reproduksi dan pengiriman salinan SALN, tambahnya.
“SALN telah menjadi semacam senjata bagi beberapa tokoh media karena mereka menggunakannya untuk melawan pejabat,” kata Martires. “Ada banyak politisi yang menjadi korban insiden semacam ini.”
Ombudsman juga menekankan bahwa dia tidak melindungi siapa pun dengan perintahnya.
“Saya tidak melindungi pejabat publik mana pun,” kata Martires, menambahkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan gaya hidup hanyalah praktik yang ditiru dari Hong Kong.
“Kami tidak memiliki undang-undang atau dasar untuk melakukan pemeriksaan gaya hidup,” kata Martires dan mencatat bahwa tidak ada kriteria untuk menentukan apakah seseorang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan karena pemeriksaan gaya hidup “murni” berdasarkan perkiraan.
“Tidak ada angka atau dasar pasti, itulah mengapa kami mengkategorikannya sebagai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Tapi apa dasar sebenarnya ketika seseorang dapat mengatakan bahwa itu tidak dapat dijelaskan ketika ini semua adalah perkiraan? ” Kata Martires.
“Kami memperkirakan biaya hidup. Kami memperkirakan biaya perjalanan dan akomodasi. Kami memperkirakan pengeluaran untuk makanan, perawatan harian atau obat-obatan, ”tambahnya.
Ombudsman juga mengatakan bahwa kantornya harus diberi kesempatan untuk merekomendasikan kepada Kongres undang-undang tentang pelaksanaan pemeriksaan gaya hidup.
“Pemeriksaan gaya hidup bukan satu-satunya cara. Ada banyak cara untuk mengusut korupsi, ”ujarnya.
Martires menjelaskan, terkait isu pembatasan akses masyarakat terhadap SALN yang diajukan ke Kantor Ombudsman, instansi atau departemen pejabat atau pegawai pemerintah juga memiliki salinan dokumen tersebut.
Ia menambahkan, SALN tidak dimaksudkan sebagai hukum pidana.
“Anda hanya boleh menerbitkan SALN, tapi interpretasi dilarang,” tambah Martires. “Kami menyadari hak kami, tetapi kami tidak menyadari kewajiban kami.”
Source : dailytribune
