Penduduk Kaledonia Baru memilih secara tipis menentang kemerdekaan dari Prancis pada hari Minggu untuk kedua kalinya dalam dua tahun, dengan dukungan untuk kemerdekaan yang tumbuh di wilayah pulau Pasifik.
Kementerian Luar Negeri Prancis memperkirakan bahwa 53,26 persen telah memilih untuk tetap menjadi wilayah seberang laut Prancis dan 46,74 persen telah memberikan suara menentang, menurut media lokal.
Hasil referendum kemerdekaan hari Minggu, yang kedua dari kemungkinan tiga suara yang dinegosiasikan oleh Paris, kelompok pro-kemerdekaan dan anti-kemerdekaan pada tahun 1998, lebih ketat dari referendum sebelumnya pada tahun 2018 di mana 56,7 persen warga Kaledonia Baru memberikan suara menentang kemerdekaan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dalam sebuah pernyataan video bahwa dia menyambut hasil tersebut sebagai “tanda kepercayaan” di Prancis, tetapi menambahkan dia juga “menyambut hasil ini dengan kerendahan hati.”
Lebih dari 180.000 pemilih menjawab “ya” atau “tidak” untuk pertanyaan: “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mencapai kedaulatan penuh dan merdeka?”
Referendum itu ditandai dengan tingginya partisipasi pemilih, diperkirakan 85,67 persen – lebih tinggi dari angka partisipasi 81 persen pada 2018.
Pemungutan suara menentang kemerdekaan tampaknya sebagian karena ketidakpastian global yang disebabkan oleh pandemi virus korona baru.
Para pemilih seperti Marie-Eve, 47, yang menolak memberikan nama belakangnya, mengatakan kepada Kyodo News bahwa Kaledonia Baru yang merdeka tidak dapat bertahan tanpa dukungan ekonomi dari Prancis “terutama karena epidemi COVID-19 di dunia.”
Sementara Kaledonia Baru, tujuan perjalanan populer bagi orang-orang dari Jepang, Australia, dan Selandia Baru, hanya mencatat 27 infeksi virus korona, larangan perjalanan internasional berdampak pada ekonomi wilayah tersebut.
Terlepas dari hasilnya, kemerdekaan tetap menjadi tujuan orang Kanak asli Kaledonia Baru, yang membentuk sekitar 39 persen dari populasi.
Mickael Forrest, juru bicara kelompok kemerdekaan Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste, mengatakan wilayah itu telah mempersiapkan kemerdekaan selama 30 tahun. Dia mengatakan sudah waktunya bagi orang-orang Pasifik untuk mengendalikan urusan mereka sendiri.
“Kami merasa Prancis menderita melalui masa-masa sulitnya sendiri, terutama karena epidemi virus korona dan resesi ekonomi yang ditimbulkannya,” katanya kepada Kyodo News.
“Prancis harus berkonsentrasi pada masalah Eropa dan membiarkan Pasifik mengkhawatirkan dirinya sendiri,” kata Forrest.
Dibandingkan dengan ekonomi lain di kawasan ini, Kaledonia Baru adalah wilayah yang relatif kaya, sebagian besar karena industri pertambangannya. Kaledonia Baru adalah produsen nikel terbesar kelima di dunia, dan pendapatan dari industri tersebut menyumbang hampir 20 persen dari produk domestik bruto wilayah tersebut.
Namun, pemilih di ibu kota Noumea mengatakan mereka merasa kekayaan tidak didistribusikan secara merata.
“Kami memiliki terlalu banyak ekonomi yang berpihak pada orang kulit putih dan Asia,” kata Gabriel, 51, yang tidak ingin memberikan nama belakangnya.
Gabriel, seorang pria Kanak yang berbicara sambil mengenakan bendera Kanaky melilit bahunya, mengatakan dia memilih kemerdekaan karena dia ingin melihat perubahan di Kaledonia Baru.
Di bawah Noumea Accord, yang ditandatangani pada tahun 1998, Kaledonia Baru diberi tiga kesempatan untuk mengadakan referendum kemerdekaan. Setelah pemungutan suara hari Minggu, referendum ketiga dapat dijadwalkan pada tahun 2022.
Source : kyodonews
